oleh

DPRD Lutim Apresiasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2019

MALILI – Seluruh fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Luwu Timur memberikan apresiasi atas pengelolaan keuangan Pemkab Luwu Timur.

Apresiasi itu disampaikan sekaitan dengan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas hasil evaluasi pengelolaan keuangan daerah TA 2019.

Hal itu mencuat dalam rapat paripurna yang digelar Dewan Perrwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Luwu Timur, Selasa (30/06/2020).

Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Luwu Timur, H.M. Siddiq BM, dan Wakil Ketua II DPRD Luwu Timur, H. Usman Sadik.

Hadir pula Bupati Luwu Timur, H.M. Thorig Husler, Anggota DPRD, dan pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Secara umum, seluruh Fraksi mulai dari Fraksi PAN, PDI Perjuangan, Gerindra, Nasdem, Golkar dan Hanura mengapresiasi pencapaian Pemerintah Daerah atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kali ke-8 terhadap laporan keuangan TA 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI perwakilan Sulawesi Selatan.

Perencanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Fraksi PAN perlu dikaji secara komprehensif serta membutuhkan kreatifitas program terpadu antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sementara Fraksi Gerindra dan Fraksi Hanura berharap Pemda dapat memaksimalkan pendapatan di semua subsektor dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi.

Selanjutnya Fraksi Nasdem meminta pemda lebih inovatif serta produktif menggali potensi PAD baru sebagai sumber motor penggerak pertumbuhan ekonomi.

Kemudian Fraksi PDI Perjuangan, dalam pelaksanaan APBD TA 2019 menilai telah berjalan baik.

Terakhir Fraksi Golkar menilai realisasi PAD telah melampaui target, sehingga pemda perlu diapresiasi atas kerjakerasnya.

Dalam pos Belanja Daerah, Fraksi PAN meminta agar lebih berorientasi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dibandingkan belanja untuk kebutuhan birokrasi.

Fraksi PDI Perjuangan menilai pos anggaran (belanja daerah) agar lebih berpihak kepada peningkatan pendapatan masyarakat.

Fraksi Nasdem meminta belanja daerah agar berorientasi pada kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat dengan mendorong kualitas SDM. Fraksi Golkar meminta evaluasi terkait kualitas serapan APBD TA 2019 serta mencari solusi terbaik terhadap pengawasan pelaksanaan kegiatan bersumber dari APBD.

Adapun gambaran umum pertanggungjawaban APBD TA 2019 :

Target Pendapatan Sebesar Rp. 1.576.504.544.799,42 terealisasi sebesar 1.513.997.519.184,08 atau 96,04 %

Terdiri dari Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp.305.909.940.590,23 terealisasi sebesar Rp.313.564.038.877,42 atau 102,50 %

Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp.1.166.243.888.209,19 terealisasi sebesar 1.163.076.378.580,66 atau 99,73 %

Dan lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp.104.350.716.000,00 terealisasi sebesar Rp.37.357.101.726,00 atay 35,80 %

Target Belanja dan Transfer sebesar Rp.1.609.008.544.799,42 terealisasi sebesar Rp.1.520.300.617.280,14 atau sebesar 94,49 %

Terdiri dari Belanja pegawai sebesar Rp.413.503.767.514,00 (94,68 %), Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.468.689.421.972,51 (94.68 %), Belanja Hibah Rp.74.483.504.132,20 (96 %), Belanja Bantuan Sosial Rp.15.515.551.000,00 (88,24 %), Belanja Modal Rp.337.387.395.159,43 (90,18 %), Transfer Belanja bagi hasil Rp.14.009.007.471,00 (100 %), Transfer Bantuan Keuangan Rp.196.711.970.031,00.

Pembiayaan yang terdiri dari Penerimaan pembiayaan Rp.47,5 Miliar lebih (100 %), dan pengeluaran pembiayaan Rp.15 Miliar (100 %) sehingga pembiayaan netto sebesar Rp.32,5 Miliar lebih.

Total Realisasi Pendapatan Daerah dikurangi Total Belanja terdapat Defisit sebesar Rp.6,3 Miliar lebih, sehingga terdapat SiLPA Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.26,2 Miliar lebih. (hms/azk)

Komentar

News Feed